Oleh:Wandi, Keluarga Sunda Agregat

Knowledge Inspiration of Indonesia

Hukum pada Negara Demokrasi dengan Systematika Presidentil ataupun Rakyat Utama dengan Azas Trilogy Demokrasi yang menjadi pilihan masyarakat harus sama rasa dan sama rata.

Demokrasi bukan hukum tapi Tatacara untuk memilih pimpinan

Artinya tidak ada kekebalan hukum untuk human error ataupun prilaku error, karena semuanya berlaku secara normatif sesuai dengan pertanggung jawabannya secara personal.

Namun demikian terdapat azas dan aspek-aspek hukum tertentu pada bagian dan sub bagiannya sesuai dengan kriteria hukum yang diberlakukan yang mengacu pada HAM dan HAB

AHA Messenger Gigabyte

Video Call Lintas Negara dan Dunia, serta sebenar-benarnya Pengantar Berkas Gigabyte, Unlimited Tanpa Limit dan Batasan

Adapun pemahaman sama rata dan sama rasa dalam logika hukum tersebut, bukan berarti memasuki batas area pribadi (Privatisasi) sebab hal tersebutpun adalah Pelanggaran Hukum yang menjadi batasan normatif untuk tidak saling merugikan dalam kebersamaan hidup bermasyarakat berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan pada kesadaran HAM yang bertalian langsung dengan UU dan Perundangan tanpa adanya kontradiksi dengan HAM dalam kebersamaan hidup bermasyarakat.

Baca Juga ️Apakah Kejahatan Diciptakan?

PANCASILA ADALAH SUMBER DARI SUMBER HUKUM NKRI

Yang dapat melindungi keabsahan PANCASILA secara murni dan konsekwen hanya Badan Hukum beserta Aparatur negara, tidak akan Absah jika PANCASILA dimiliki oleh Badan Penyelenggara karena Pengertian dari Badan Penyelenggara adalah kemutlakan kepemilikan negara ataupun pemilik kekuasaan penuh atas hak negara, serta PANCASILA dapat dengan mudah diuprak oprek dan dipolitisir sedemikian rupa hanya untuk rekayasa kepentingan politik. (Seperti kondisi saat kini)

Di Indonesia Terbentuknya negara bukan atas dasar adanya penyelengara, seperti halnnya Inggris ataupun negara-negara lainnya

Akan tetapi Terselenggara nya negara atas dasar kesepakatan dan kesepahaman dibentuknya negara

PANCASILA tidak dibentuk oleh orang perorang ataupun lembaga tapi "terbentuk atas dasar musyawarah dan mufakat serta berdasarkan kesatuan dan persatuan dari keberagaman Bangsa Indonesia yang Solid dan Homogen".

Baca Kembali WAWASAN NUSANTARA

Sedangkan dibentuknya Lembaga Hukum agar perlakuan Hukum sesuai dengan Tap-tap dan Norma-norma dalam kebersamaan hidup bermasyarakat yang Bermoral dan Bermartabat atas dasar kesepakatan dan kesepahaman (musyawarah dan nufakat).

Badan hukum tersebut adalah rakyat didalam NKRI sesuai dengan idealisme PANCASILA yaitu Kebhinekaan atas dasar musyawarah dan mufakat

Adapun MA (Mahkamah Agung) adalah sarana dan prasarana untuk melakukan proses gugatan ataupun peradilan secara hukum
BACA JUGA AGAMA Vs PANCASILA

HUKUM DUNIA VS HUKUM AKHIRAT

Mohon bedakan antara hukum kemasyarakatan dengan hukum kepastian dari Allah...

Hukum Kemasyarakatanadalah bentuk negara dengan adaptasi yang mengacu pada proses timbal balik norma dan moral dalam kebersamaan hidup bermasyarakat baik disengaja ataupun tidak disengaja

Sedangkan
Hukum Allah berlaku mutlak berdasarkan amal perbuatan perilaku kebaikan ataupun perilaku keburukan dengan pilahan niat (maksud dan tujuan)

BACA JUGA PERHITUNGAN FISIKA versus METAFISIKA

Sebelum dibentuk Badan ataupun Lembaga Hukum, di Indonesia pernah terjadi Proses Hukuman yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat yaitu:
Hukum RAJAM dan Hukum PICIS

Hukum Rajam
Setiap masyarakat yang melewati tempat dilaksanakannya eksekusi harus melemparkan batu kearah si terpidana yang diikat pada tiang, ataupun dikubur setengah badan.

Hukum Picis
Setiap masyarakat yang melewati tempat dilaksanakannya eksekusi harus menyayat tubuh si terpidana dan kemudian memeras jeruk nipis dan meneteskan air perasan jeruk nipis tersebut pada sayatan tubuh siterpidana.

Adapun Tap-tap hukum yang saat ini dipakai adalah Tap-tap Hukum Warisan Belanda yang direvisi dan disesuaikan dengan Kondisi NKRI,

Maka berbuat bijaklah, jika tidak dapat berbuat bijaksana.2020💗